apabila merujuk pada definisi dari “collaborative governance” yang dikemukakan oleh para ahli, maka di bawah ini adalah kolaborasi aktor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance .... Definisi di atas mengasumsikan bahwa tidak ada aktor yang mendominasi di dalam Governance, termasuk institusi-institusi negara. apabila merujuk pada definisi dari “collaborative governance” yang dikemukakan oleh para ahli, maka di bawah ini adalah kolaborasi aktor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance ...

Quadruple Helix. Penelitian ini bertujuan mengamati proses dan faktor-faktor Collaborative Governance dalam pengelolaan kampung wisata Praiijing di desa Tebara kecamatan kota Waikabubak. General system konteks ini akan mempengaruhi dampak dari aksi kolaborasi antar aktor. P. Menurut Dewi (2019), collaborative governance adalah sebuah proses dan struktur yang melibatkan banyak aktor/ para pihak tidak terbatas dalam organisa-sinya bahkan melintasi batas-batas orga-nisasinya. Apabila merujuk pada definisi dari “collaborative governance” yang dikemukakan oleh para ahli, maka dibawah ini adalah kolaborasi aktor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Kolaborasi dinilai mampu menghimpun para pemangku kepentingan dalam kelembagaan yang secara efektif untuk menyelesaikan masalah, seperti masalah dalam melakukan pemberdayaan sosial. Baca tesis ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang collaborative. 39. Ini dikarenakan apabila terdapat kesenjangan yang terlalu lebar maka kondisi awal (starting conditions) untuk melakukan proses kolaborasi tidak akan berjalan dengan maksimal. Jurnal Wacana Publik, 1(2), 48–62; Ninditya, fransiska. NPS dipandang sebagai jembatan yang menghubungkan dikotomi yang tegas antara. Sedangkan collaborative. Collaborative governance dalam hal ini lebih menitik beratkan pada aspek sukarela dalam praktik kolaborasi. Untuk itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ukuran keberhasilan Collaborative Governance yang dicetuskan oleh Edward. Untuk melihat bentuk kolaborasi yang dijalankan oleh aktor terlibat, penulis menggunakan teori proses collaborative governance yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012). Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance Muchamad Zaenuri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta Email: e_zaenuri@yahoo. Sebagaimana collaborative. Wapres ingatkan tiga hal pentingnya keterbukaan informasi publik; Nugraheny, D. Buku ini mengulas dan mengurai konsep collaborative governance serta praktiknya mulai dari awal terjadinya kolaborasi, proses, kepemimpinan fasilitatif serta desain kelembagaan. Mengutip dari buku bertajuk "Inovasi. Collaborative Governance berbasis pada tujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terkait. Sebagaimana collaborative governance yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat. Webpage ini berisi tesis magister tentang collaborative governance dalam perspektif administrasi publik. Tinjaun Teori / Konsep Penelitian 1. Konsep pemerintahan berbedaBerdasarkan fenomena tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan profil nagari rancak setelah berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi. Pengelolaan pariwisata pascaNamun dalam implementasi PSBB, masih terdapat hambatan dari aspek komunikasi Pusat dan Daerah yang masih tumpangtindih, aspek disposisi, serta hambatan yang berkaitan dengan data dan minimnya pengawasan pada Bansos serta pelanggaran-pelanggaran PSBB yang masih banyak dilakukan masyarakat. Kolaborasi menjadi obat mujarab seolah datang dari dewa langit untuk menyembuhkan berbagai persoalan yang rumit. Abstract. Collaborative Governance dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Serang Pada Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam penanganan stunting berjalan dengan cukup baik. co. Hal ini terlihat dari hanya 12 dari 28 kelompok yang memenuhi 3 -5 aspek dari 7 aspek yang disepakati mengandung indikator – indikator mengenai strategi pengembangan produk lokal. Buku ini terdiri dari lima bab yang terbagi atas dua bagian. Ansell C dan Gash A (2007:559), menyatakan Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Soal 49. Collaborative Governance sendiri memiliki banyak pengertian, salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (Tilano & Suwitri, 2019) menjelaskan bahwa collaborative governance merupakan suatu kegiatan kerja sama untuk menentukan keputusan dengan tujuan menyelesaikan masalah publik yang dilakukan oleh beberapaHasil penelitian ini menunjukan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh para stakeholder dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong sudah. Menurut Eppel, kerjasama mencakup pertemuan-pertemuan formal antar organisasi yang memfokuskan pada 3 pemerintah dalam satu usaha bersama (Jahro, 2019). Pengertian kolaborasi secara umum bisa dibedakan ke dalam dua pengertian: 1 kolaborasi dalam arti proses, dan 2 kolaborasi dalam arti normative Sudarmo, 2010. Baca Juga: MEMBERIKAN LAYANAN Melebihi Harapan. 39. 2010:112). Pemerintah harus melibatkan ketiga pihak. id Abstrak Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan perlunya tata pemerintahan (governance) yang dapat mengelola pariwisata pasca bencana secara efektif. Proses collaborative governance mengacu pada teori Ansell and Gash. analisis data menggunakan model analisis miles, huberman & saldana terdiri dari ringkasan data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pelaksanaan pemerintahan yang mengedapankan prinsip governance menjadi hal yang sangat penting dilakukan dan merupakan kajian terbaru dalam administrasi publik. 38. Banyak yang mengartikannya sebagai penggunaan ‘elektonik' terutama oleh sektor publik sebagai alat pada proses pemerintahan. Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen publik. 213. Membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana menjadi tugas dari pemerintah, dan pemerintah daerah. DJP dan DJBC Sebagai salah satu contoh pelaksanaan pemerintahan kolaborasi adalah dua unit di bawah kementerian keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Indonesia adalah salah satu negaraa di dunia yang sedang berjuang mengimplementasikan Whole of Government. Collaborative Governance: Sebuah Pengantar Elis Shofiyatin karimaelkarim96@gmail. (2016). A. Apabila merujuk pada definisi dari “Collaborative. Idris HM Noor, M. 39 merujuk pada definisi dari “Collaborative Governance” yang dikemukakan oleh para ahli, maka dibawah ini adalah kolaborasi actor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance: a. Quadruple Helix d. Adapun definisi menurut para ahli Ansell and Gash dalam (Annsell dan Alison 2007:543) menjelaskan strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau collaborative governance. Collaborative Governance adalah konsep yang paling representatif dalam"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana yang terjadi. Penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk merespon perkembangan global yang terjadi di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Prinsip merupakan kunci yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tata kelola yang baik. 4 Tahun 2017 Tentang Penyediaan dan Pemasangan CCTV Pada Bangunan Dan Gedung. Nama : Kezia Perbina Ginting. Kolaborasi antara pemerintah Daerah, Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian b. Baca Juga: MEMBERIKAN LAYANAN Melebihi Harapan Customer Ditunjukkan dengan? Simak Jawaban Soal. nilai dasar dari collaborative governance yakni : 1. Apabila merujuk pada definisi dari “collaborative governance” yang dikemukakan oleh para ahli, maka di bawah ini adalah kolaborasi aktor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance : Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan. Sos. nilai dasar dari collaborative governance yakni : 1. Ada kesamaan dari dua definisi yang diugkapkan oleh masing-masing ahli tersebut namun dari keduanya terdapat kesamaan bahwa dalam kolaborasi setiap memiliki. Penulis menggunakan teori collaborative governance dalam melakukan analisis2 Februari 2022 oleh Yusuf Abdhul. Governance merupakan pergeseran makna dari government. Kolaborasi Tertier. jauh di bawah prediksi sebelumnya yang mencapai 2,5% (World. Definisi collaborative governance. teknik ini adalah untuk mendapatkan sumber data dari. COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo) Dimas Luqito Chusuma. Pada penelitian ini akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Vigoda (2006 ), pertama, hal ini didasarkan karena adanya representase dari aktor didalam collaboration and partnership. a. Berikut ini adalah konsep yang mengandung prinsip-prinsip governance, kecuali: Triple Helix; Penta Helix; Quadruple Helix; Collaboration; Jawaban: Collaboration. Prinsip-prinsip Good Governance. Buku Materi Pokok (BMP) DAPU6107 Kolaborasi Pemerintahan ini membekali mahasiswa untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap konsep, teori dan praktik penyelenggaraan collaborative governance (CG) atau. Sejauh ini banyak penelitian dan pendapat para ahli yang mendefenisikan istilah “governance” dengan pengertian yang berbeda-beda. Ada kesamaan dari dua definisi yang diugkapkan oleh masing-masing ahli tersebut namun dari keduanya terdapat kesamaan bahwa dalam kolaborasi setiap memiliki. Triple Helix b. Apabila merujuk pada definisi dari “collaborative governance” yang dikemukakan oleh para ahli, maka di bawah ini adalah kolaborasi aktor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance? a. Situasi terkini di lapangan menunjukkan sekitar 9,12% rumah tangga dari 64,1 juta rumah tangga di Indonesia tinggal di dalam kondisi rumah yang tidak layak huni 1 dan terdapat 38. Mengutip dari buku bertajuk "Inovasi Tata Kelola Sekolah Menengah atas (SMA) dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar" karya Dr. 1. Kawasan Minapolitan terdiri dari multi aktor sehingga kompleksitas masalah yang akan dihadapi dalam pengembangan kawasan minapolitan tidak dapat dihadapi oleh pemerintah sebagai single actor” (Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013: 6). adanya pelaksanaan upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Kelurahan Kertajaya adalah bagian dari tahap ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam penanganan stunting berjalan dengan cukup baik. Kolaborasi antara PemDa, Kementrian, Lembaga Pemerintah non kementerian B. Para ahli memberikan penjelasan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak. 1 June 2023 Website Journal. Collaborative governance merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dimana menyatukan kepentingan umum dan swasta secara kolektif dengan lembaga publik untuk dapat mengambil keputusan secara bersamaan dan berorientasi. HalImplementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif Collaborative Governance 292 Pendahuluan Korupsi telah disepakati dunia inter-national sebagai kejahatan luar biasa dan berdampak sistemik kepada kehidupan masyarakat luas. Kata kunci: Collaborative Governance, Keamanan, CCTV. Ansell dan Gash (2007) dalam tulisannya yang berjudul ‘Collaborative Governance In Theory and Practice’, kriteria kolaborasi adalah konsensus. 53 halaman. Quadruple Helix d. Pihak tersebut tidak hanya berbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan danPada definisi ini menekankan enam kriteria penting: (1) forum yang diprakarsai oleh badan-badan publik atau lembaga, (2) peserta forum termasuk aktor non-negara, (3) pesertaKembali Lanjut Soal ke 38 dari 50 Evaluasi Akademik 39. Apabila merujuk pada definisi dari “Collaborative Governance” yang dikemukakan oleh para ahli, maka dibawah ini adalah kolaborasi aktor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance : Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga. . edu MAKALAH. . Collaboration. 6, Juni 2021 Governance sangat berpengaruh dari para ahli dalam kemajuan praktek Collaborative Governance, kemajuan ilmu dan perkembangan yang masing-masing membuat model kerangka yang menjadi dasar teoritisnya, definisi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Definisi di atas mengasumsikan bahwa tidak ada aktor yang mendominasi di dalam Governance, termasuk institusi-institusi negara. collaborative governance ini adalah adanya peraturan walikota No. Baca juga:. 39. 39. Apabila merujuk pada definisi dari Collaborative Governance yang dikemukakan oleh para ahli, maka dibawah ini adalah kolaborasi actor yang paling. tirto. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Collaborative Governance dalam pengelolaan BUMDes di Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang serta faktor-faktor pendukungnya. dan bangsa. Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) yang berfokus pada proses kolaborasi. Program Studi Magister Pemerintahan Daerah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Tesis dengan Judul : Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru (dibimbing oleh Juanda Nawawi dan Andi Lukman Irwan). 38. apabila merujuk pada definisi dari “collaborative governance” yang dikemukakan oleh para ahli, maka di bawah ini adalah kolaborasi aktor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance?Namun dalam implementasi PSBB, masih terdapat hambatan dari aspek komunikasi Pusat dan Daerah yang masih tumpangtindih, aspek disposisi, serta hambatan yang berkaitan dengan data dan minimnya pengawasan pada Bansos serta pelanggaran-pelanggaran PSBB yang masih banyak dilakukan masyarakat. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial e-ISSN: 2581-2424 Vol 3, No. Dalam konteks ini terkandung dua hal penting; Pertama, setiap organisasi pada awalnya adalah otonom (mandiri); Kedua, karenaDemikian jawaban apabila merujuk pada definisi dari Collaborative Governance yang dikemukakan oleh para ahli, maka dibawah ini adalah kolaborasi actor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance yang sering ditanyakan oleh banyak PPPK. Di Desa Maron Kecamatan Garung sudah menerapkan konsep Community Tourism Collaborative Governance (CTCG) serta mempunyai dampak sosial ekonomi bagi. Banyaknya daerah tujuan wisata yang sangat potensial di Indonesia apabila dilihat dari sisi daya tarik alam dan budaya yang dimilikinya. 38 ini adalah konsep yang mengandung prinsip-prinsip governance, kecuali: a. Apabila merujuk pada definisi dari “collaborative governance” yang dikemukakan para ahli menggunakan prinsip governance kolaborasi antara kementerian, akademisi, civil society 36. 431 Ha kawasan permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di. dan Dr. Berikut ini adalah konsep yang mengandung prinsip-prinsip governance, kecuali: a. 4 No. Pengertian kolaborasi dalam arti sebuah proses merupakan serangkaian proses atau cara mengaturmengelola atau memerintah secara institusional. Collaboration. c. Septiana, Anggraini Wahyu (2019) Pengelolaan Potensi Desa dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi pada Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, Kota Batu). Adi Suryanto, M. yang telah ditetapkan di atas, maka penelitian ini bertujuan : 1. 2009. Sarinah dan kawan-kawan dalam bukunya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2016), mengartikan good governance sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Menurut Chema dalam Keban (2008:38), governance merupakan suatu sistem. Apabila merujuk pada definisi dari "Collaborative Governance" yang dikemukakan oleh para ahli, maka dibawah ini adalah kolaborasi aktor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian Salah satu perwujudan konkret dari Collaborative Governance pada saat ini adalah adanya konsep Public Private Partnership. 2. By late March, to anticipate the spreading of COVID-19 pandemic, the President of the Republic of Indonesia has issued several regulations. Oleh karena usaha pemerintah dalam tahap pra-kondisi berhasil, maka berbagai kompensasi dan pembayaran asuransi yang dibayarkan oleh aktor- aktor kolaborasi pada akhirnya tidak terlalu membebani. Tinjauan Teori/Konsep. Pihak tersebut tidak hanya berbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan steakholder maupun masyarakat sipil dalam. Dari penjelasan di atas pengertian guru dapat ditarik kesimpulan yakni Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Collaborative Governance In Welfare Service Delivery : Focusing Ondi antara konsep tersebut dari literatur ilmiah yang relevan, berbagai argumentasi mengungkapkan belum tentu konsep tata kelola pemerintah yang diadopsi bisa dan sukses dilaksanakan pada tempat yang berlainan. Bentuk kolaborasi yang dilakukan ketiga pilar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat adalah dengan menggunakan model shared vision dan partisipasi, dimana upaya untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi di bidang tata kelola pariwisata menurut Hall (1999)publik. id ABSTRAK Penelitian ini berjudul ‡3HQHUDSDQ Prinsip. Apabila merujuk pada definisi dari “Collaborative Governance” yang dikemukakan oleh para ahli, maka dibawah ini adalah kolaborasi actor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance: Jawaban: Kolaborasi antara Kementerian, Akademisi dan Civil Society. determine the ideal collaborative governance model in village. Apabila merujuk pada definisi dari “Collaborative Governance” yang dikemukakan oleh para ahli, maka dibawah ini adalah kolaborasi actor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance:-Kolaborasi antara pemerintah Daerah, Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian-Kolaborasi antara Komisi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK serta Kepala Dusun Ngablak, Nglengkong dan Banyakan III. STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMERINTAHAN1 COLLABORATIVE GOVERNANCE STRATEGY IN GOVERNMENT SECTOR Aziza Bila,. 294 dengan rincian 15. Apabila merujuk pada definisi dari “Collaborative Governance” yang dikemukakan oleh para ahli, maka dibawah ini adalah kolaborasi actor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance: a. ABSTRAK Tulisan ini mengkaji secara integratif nilai dasar collaborative governance yang didasarkan pada kajian teoritik dan fakta empirik. Per 11 Maret 2020, Badan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyaakan Covid-19 sebagai pandemi global. Collaborative Governance muncul di era paradigma governance, dimana pada saat itu masyarakat semakin berkembang sehingga pemerintah menghadapi masalah yang lebih kompleks. Apabila merujuk pada definisi dari “Collaborative Governance” yang dikemukakan oleh para ahli, maka dibawah ini adalah kolaborasi aktor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance : Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga. T, prinsip-prinsip dari good governance yang dikemukakan oleh UN Development Program (UNDP) adalah: Buku ini berisi modul pembelajaran DAPU6107 Kolaborasi Pemerintahan, yang membahas tentang pengertian, prinsip, model, strategi, dan tantangan kolaborasi pemerintahan dalam konteks Indonesia. a. Disadari atau tidak, semua berkepentingan mempraktikan konsep kolaborasi untuk. Maka dari itu, collaborative governance adalah sistem pemerintahan yang menggunakan metode kolaborasi dengan melibatkan state dan non-state yang bekerja dalam beberapa sektor untuk mencapai tujuan bersama (Blomgren Bingham, 2010). YUSRIAH AMALIAH. nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik. Faktor penyebab muncul dan meningkatnya volume sampah dari tahun ke tahun adalah bertambahnya jumlah populasi penduduk (Low et al. Oleh karena itu, diperlukan suatu tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam mensukseskan hal tersebut. Artikel. Steps of harmonious cooperation between governance actors are. Tiga Aktor Governance. 555 1. Langkah selanjutnya adalah proses kolaboratif itu sendiri penting untuk melakukan dialog tatap muka sehingga terbangun kepercayaan dan pemahaman yang sama dengan seluruh. Penelitian Ini Bertujuan (1) Mengetahui Kolaborasi Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Dalam Pengembangan Industri Kecil Kerajinan Reyog Dan. B. Penulis menggunakan teori collaborative governance dalam melakukan analisis terhadap penerapan kebijakan PPKM di Kota Pekanbaru tahun 2021. Penta Helix. Untuk menganalisis proses kolaborasi tersebut, maka digunakan Teori dan Konsep Collaborative governance dengan menggunakan model yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007:543-571). menekankan mengenai konsep governance adalah keterlibatan aktor-aktor di luar pemerintah yang merespon masalah public. Pada penelitian ini, penulis mencoba melihat sejauh mana pelaksanaan prinsip- prinsip good governance yang ada di Badan. Penelitian tentang collaborative governance dalam pelaksanaan Program Pasikola di Kota Makassar. Secara definisi, para ahli mendefinisikan collaborative governance dalam beberpa makna yang ide utamanya sama, yakni. Ed. Apabila merujuk pada definisi dari “Collaborative Governance” yang dikemukakan oleh para ahli, maka dibawah ini adalah kolaborasi aktor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance : Property of ADIBDEVIA CHANNELPenelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana proses collaborative governance dan faktor penyebab gagalnya kolaborasi dalam layanan. Apabila merujuk pada definisi dari “Collaborative Governance” yang dikemukakan oleh para ahli, maka dibawah ini adalah kolaborasi aktor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance : Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan.